Connect with us

Peristiwa

Ahli Waris Dua Tongkonan Somasi PT Nagata Dinamika Hidro

Published

on

Ahli waris didampingi kuasa hukum saat jumpa pers

TODAY, MAKALE — PT Nagata Dinamika Hidro, pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Ma’dong, Kecamatan Denpina, Toraja Utara disomasi oleh ahli waris Tongkonan Tondok Kuring Paku dan Tongkonan Barung Ma’dong.

Alasannya, kedua ahli waris Tongkonan tersebut menilai hak-hak mereka di sekitar wilayah konsesi PLTMH Ma’dong telah diabaikan.

Somasi disampaikan oleh Frans Lading selaku kuasa hukum dua ahli waris Tongkonan, saat jumpa pers di Kafe Buli buli, Makale, 16 Februari 2022.

Ia mengungkap 20 poin somasi. Antaralain penegasan bahwa lahan tempat membangun turbin/pembangkit PLTMH Ma’dong merupakan tanah ulayat dari Tongkonan Kuring Paku dan Tongkonan Barung Ma’dong yang dapat dibuktikan dengan sejarah kepemilikan serta pengurusan lahan tempat berdirinya PLTMH Ma’dong.

Lalu terkait manfaat dari keberadaan PLTMH Ma’dong, baik secara ekonomi, fasilitas masyarakat, kelangsungan ekosistem serta lingkungan hidup.

“Pemahaman kami pembangunan PLTMH Ma’dong tidak lagi sesuai dengan rencana awal yang kemudian dapat berakibat fatal pada kelangsungan hidup dan lingkungan hidup yang baik. Kami selaku pemegang hak ulayat meminta penjelasan secara rinci kepada PT Nagata Dinamika Hidro Ma’dong,” ujar Frans.

Baca juga:

Di Reses JRM, Warga Denpina Adukan PT Nagata

Poin berikut, lanjut Frans pihaknya meminta penjelasan mengenai pengeboran dan pembuatan terowongan oleh perusahaan, yang dianggap tidak sesuai dengan pernyataan dan kesepakatan awal, yakni menggunakan pipa aliran air.

Menurutnya, persoalan terowongan ini perlu diperjelas lagi kepada masyarakat karena masyarakat sekitar sering mendengar dan merasakan gemuruh dan getaran yang kuat akibat ledakan pembuatan terowongan.

“Sehingga masyarakat menjadi khawatir dengan kondisi alam karena daerah sekitar konsesi merupakan kawasan rawan longsor. Apalagi terowongan itu melalui kebun milik masyarakat,” kata Frans.

Masalah pelepasan hak ulayat atas tanah serta pembayaran ganti rugi lahan juga diungkap Frans, yang mana masih banyak terkendala. Ahli waris menuntut proses ganti rugi dilakukan secara transparansi.

“Perhitungan ganti rugi lahan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami menuntut dengan tegas agar permasalahan ini dibicarakan secara serius dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa satu pihak pun dirugikan,” harapnya.

Kemudian tuntutan lain soal penerimaan tenaga kerja lokal, keselamatan kerja, Corporate Social Responsibilty (CSR), upah minimum tenaga kerja, dan keselamatan tenaga kerja.

Frans mengancam, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak perusahaan tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan somasi ini maka pihak keluarga dan warga setempat akan melakukan hal-hal diluar koridor.

Dia menyebut pemilik hak ulayat dan masyarakat sekitar tidak segan untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap PLTMH Ma’dong apabila tidak memberikan sumbangsih positif terhadap pemilik hak ulayat dan warga masyarakat Ma’dong serta Denpina.

“Kepada pihak PT Nagata Dinamika Hidro Ma’dong segera mendiskusikan dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
paling lambat 7 hari sejak diterimanya somasi ini tidak dilaksanakan, maka pihak keluarga dan warga akan menutup akses jalan menuju ke lokasi PLTMH Ma’dong. Selain itu, demi kepentingan kepastian hukum, pihaknya akan mengambil langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana,” ancam Frans.

Salah seorang ahli waris, Semuel Palayuran, yang hadir dalam jumpa pers mengatakan somasi yang dilayangkan ini tidak bermaksud menghambat pembangunan PLTMH Ma’dong. Namun, pihak perusahaan dan pemilik hak ulayat perlu duduk bersama mencari solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

“Kita dukung pembangunan PLTMH, tapi hak-hak kami sebagai pemilik hak ulayat atas wilayah konsesi dan masyarakat sekitar tidak boleh diabaikan,” jelas Semuel.

Mengetahui adanya somasi, Ferdy Mase mewakili PT Nagata Dinamika Hidro yang dikonfirmasi wartawan mengatakan akan segera menyampaikan ke kantor pusat.

Terkait pembayaran ganti rugi, Ferdy mengaku pihak perusahaan telah membayar ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun PLTMH Ma’dong.

Diketahui keberadaan PLTMH Ma’dong ini menarik perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel.

Pada 10 November 2021 lalu, WALHI bersama warga setempat menuntut Pemkab Toraja Utara mencabut izin proyek PLTMH Ma’dong karena dianggap melanggar kesesuaian ruang dalam Perda RTRW Toraja Utara.

Walhi juga menuntut pihak PT Nagata Hidro Madong untuk segera memberikan kompensasi pembebasan lahan sesuai keinginan warga.

Selain itu, Kapolres serta pihak TNI di wilayah Toraja Utara didesak segera menarik aparatnya dari lokasi PLTMH dan mengusut anggotanya yang melakukan intimidasi kepada warga. Serta meminta pihak bank agar meninjau ulang dan/atau menghentikan pembiayaan proyek PLTMH Ma’dong. (*)

Trending