BNNK Tana Toraja Rakor Bersama Pemkab dan DPRD Bahas Ranperda Soal Narkoba

TODAY, MAKALE – Ranperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika segera diterbitkan oleh DPRD bersama Pemkab Tana Toraja.

Ketua Bamperda DPRD Tana Toraja Kristian HP Lambe mengatakan sebelum pengesahan dalam waktu dekat pihaknya bersama Pemkab Tana Toraja akan melakukan pembahasan Ranperda ini. Ia menargetkan pembahasan akan rampung pada masa sidang ketiga (akhir).

“Bagian Hukum OTDA nanti dorong ke DPRD, Bamperda akan menjadwalkan membahas kemudian paripurna meminta pandangan fraksi dan kira bentuk Pansus,” kata Anggota Fraksi Demokrat itu usai mengikuti rapat koordinasi bersama BNNK Tana Toraja, di Kampung Wisata Astrini, Makale, Jumat, 8 Oktober 2021.

Menurut Kristian regulasi itu sangat urgent untuk diterbitkan mengingat semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditengah masyarakat, begitu pun di Tana Toraja. Regulasi ini, lanjut dia akan membentengi generasi muda di Tana Toraja.

“Jika tak diantisipasi ini akan bahaya, generasi kita akan habis. Narkoba adalah musuh kita bersama. Jaringan mata rantai (narkoba) yang datang ke Toraja harus kita putus,” jelasnya.

Rapat koordinasi yang digelar BNNK Tana Toraja menghadirkan Pemkab Tana Toraja serta DPRD Tana Toraja sebagai Nara Sumber. Melibatkan pihak Polres Tana Toraja, Kejari Tana Toraja, Rutan Kelas IIB Makale, Satpol PP serta Pemerintah Lembang dan Stakeholder terkait.

Kepala BNNK Tana Toraja melalui Kepala Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Junaedi Barapadang mengatakan rakor tersebut bertujuan meminta masukan dari stakeholder yang terlibat untuk pembuatan Perda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

“Pembuatan Perda ini sebagai amanah dari inpres, peraturan Mendagri, Desa Bersinar dan Kotan, dimana melibatkan semua stakeholder,” jelas Junaedi. (Atjong)