Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Digugat, Kejari Tana Toraja: Itu Hak Tersangka

Published

on

alterntif text

TODAY, MAKALE – Kejari Tana Toraja melalui Kasi Intel, Andi Ardi Aman menyatakan penetapan menyusul penahanan terhadap Tersangka kasus dugaan Korupsi ADD, Kamran Lado sesuai hukum acara pidana.

Itu dikatakan Andi, menanggapi gugatan Praperadilan yang ditempuh Tersangka di Pengadilan Negeri Makale.

Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Tana Toraja sangat menghormati dan menghargai Praperadilan, karena itu merupakan hak Tersangka yang diatur di dalam hukum.

“Menganggap penetapan tersangka sudah sah karena telah memenuhi 2 alat bukti dan unsur pasal, sesuai hukum acara pidana. Praperadilan Kami hargai, itu hak Tersangka yang diatur di dalam hukum acara kita,” ujar Andi.

Baca Juga: Kepala Lembang Bau, Gugat Kejari Tana Toraja


Dijelaskan, sebelum dilakukan penetapan Tersangka terhadap Kepala Lembang dan TPK, Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi, dokumen dan pemeriksaan dilapangan bersama inspektorat terkait proyek Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan kata Andi, Tim penyidik tidak menemukan pengadaan yang dimaksud berupa turbin.

“Tim Penyidik hanya menemukan pekerjaan fisik berupa rumah turbin yang belum rampung. Beberapa pipa juga belum terpasang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, menindak lanjuti indikasi kerugian negara tersebut, tim penyidik telah melakukan perhitungan sendiri pada beberapa item pengadaan yang belum diadakan sejak bulan November 2018 hingga April 2019. Sehingga lanjut Andi, pengadaan tersebut dianggap fiktif oleh karena tidak berfungsi dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Penyidik telah menghitung dan menetapkan kerugian negara sebelum penetapan tersangka. Sedangkan untuk indikasi kerugian negara lainnya selain pengadaan turbin listrik, indikasi kerugian negara masih ada di beberapa pekerjaan fisik di anggaran tahun 2017 dan anggaran tahun 2018 masih dilakukan perhitungan oleh tim Inspektorat,” urai Dia.

“Dengan ditetapkannya kerugian negara oleh Penyidik maka yang berhak dimintai pertanggung jawaban adalah KL selaku kpl dan TP selaku Tpk karena telah menyalahgunakan kewenangannya sesuai peranan masing-masing tersangka,” sambung Andi.



alterntif text

Advertisement


alterntif text

Advertisement

Facebook

Trending