torajadaily.com

Pendidikan

Disebut Lakukan Pungli, HMM: Justru Kampus yang Pungli

TORAJADAILY.COM, MAKALE – Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, bereaksi keras  menanggapi pernyataan yang dilontarkan Daud Malamassam, Rektor UKI Toraja.

HMM menilai pernyataan Pernyataan orang momor satu di UKI beberapa waktu lalu adalah Fitnah.

Baca: daud malamassang dprd bahkan bupati sekalipun jangan intervensi dapur uki toraja

Diberitakan sebelumnya, Daud Malamassam menyatakan jika kegiatan Bina akrab yang dilakukan Mahasiswa dengan memungut biaya kepada mahasiswa Baru salah satu pelanggaran dan hal itu masuk kategori Pungutan Liar (Pungli).

“Kesekian kalinya kami sangat kecewa terhadap Prof. Daud Malamassam yang sangat gemar memfitnah dan melukai hati mahasiswa. Setelah di Gereja kini beliau memfitnah kami lagi lewat media dengan menyebut kegiatan Bina Akrab dengan memungut biaya adalah masuk dalam kategori Pungli,” ujar Yulius Palenggang salah satu anggota HMM, 16 November 2017.

Dijelaskan Palenggang, kegiatan penyambutan mahasiswa baru (Maba) yang dilakukan Himpunan Mesin kemudian berujung pada Drop Out (DO) terhadap sejumlah mahasiswa jurusan Teknik Mesin itu sama sekali bukan Pungli. Sebab biaya yang disetor maba Rp 150.000 dikelola oleh panitia yang resmi dan juga melengkapi Maba dengan atribut.

“Disisi lain, kami tidak pernah memaksa Maba untuk ikut kegiatan tersebut. Panitia hanya mengikutkan mahasiswa yang membawa surat persetujuan dari orang tua,” urainya.

Jika disebut Pungli kata Palenggang justru kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) yang dilaksanakan pihak Kampus sangat terkesan sarat Pungli. Dia menjelaskan kegiatan PKKMB nota bene sama sekali tidak melibatkan Mahasiswa akan tetapi malah dimonopoli Dosen.

“Kampus pungut uang dari Maba Rp.150 ribu, kegiatannya cuma satu setengah hari saja. Lalu tidak ada atribut yang diberikan ke Maba, apa itu tidak terkesan pungli, tidak jelas peruntukannya,” bebernya.

“Belum lagi uang Senat dan uang alumni yang tidak jelas sampai sekarang penggunaannya. Sementara tiap semester itu mahasiswa wajib membayar uang senat yang seharusnya di peruntukkan untuk kegiatan kemahasiswaan,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait DO sejumlah mahasiswa, DPRD Tana Toraja telah melakukan pertemuan dengan sederet Pimpinan UKI, (Selasa 15 November 2017). Namun sayangnya pada pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD itu tidak melibatkan satu pun perwakilan mahasiswa.

“DPRD ingkar janji. Kenapa kami tidak diundang. Hasil pertemuan juga itu tidak ada yang baru, dan bukan jawaban aspirasi kami,” kesal Sony salah satu Alumni menambahkan.

Diketahui hasil pertemuan antara DPRD dan Petinggi UKI menghasilkan kesepahaman, salah satunya dari 26 Mahasiswa yang di DO, sebanyak 18 orang masih akan diberi kesempatan upaya membela diri melalui laporan tertulis dengan menyertakan bukti tidak terlibat.

“Pihak UKI Toraja hanya memberi kesempatan 18 mahasiswa sementara yang 8 lainnya keputusannya sudah final,” terang Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi. (Atj)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top