Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Gara-gara ini Oknum Pendeta dan Imam Terseret Kasus Dugaan Korupsi SIAK

Published

on

TODAY, MAKALE – Program Sistim Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK kini dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Tana Toraja.

Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tana Toraja tahun 2016 itu, dilaporkan bermasalah dan menimbulkan kerugian negara.

Bahkan kasus dugaan korupsi ini diketahui turut menyeret banyak orang diantaranya oknum Pendeta dan Imam. Mereka diperiksa sebagai saksi karena menerima dana SIAK.

Sebelumnya, diungkap oleh Kajari Tana Toraja, Jefri P. Makapedua, anggaran SIAK sebesar Rp3,1 M dari APBD dan APBN, digunakan untuk kegiatan Lembang dan para Rohaniawan. Dalam proses penyidikan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi.

Dikatakan Jefri, pihaknya akan menggandeng BPK atau Inspektorat Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan Investigasi.

Sementara itu, Ketua BPS Wilayah III Makale, Pdt Semuel Manguling, yang dimintai konfirmasi menjelaskan masalah terseretnya sejumlah koleganya itu. Ia menjelaskan dana SIAK diterima sejumlah Pendeta diberikan oleh Disdukcapil sebagai uang pelayanan usai melakukan pemberkatan massal.

“Dari Pendeta yang saya tanya, jadi Tahun 2016 ada program dari Kependudukan untuk mencatatkan keluarga-keluarga yang belum tercatat di catatan sipil. Menurut UU pernikahan, harus selesai diberkati dulu. Kemudian Kependudukan minta kepada beberapa Pendeta untuk melakukan pemberkatan massal di beberapa tempat,” jelas Semuel Rabu (10/7).


“Ada juga yang sudah diberkati tapi belum mencatatkan nikahnya, diminta kepada Pendeta untuk mendorong mereka mencatatkan dirinya. Nah, sudah melaksanakan pelayanan ini (pemberkatan) Pendeta lalu diberi uang. Mereka sempat bertanya, uang apa itu? dan dijawab uang pelayanan. Jadi begitu masalahnya,” lanjut Semuel.

Sulaiman juga mengungkap fakta lain bahwa, banyak pendeta usai melakukan pelayanan tidak menerima dana, tapi dalam laporan tertulis menerima. Dia mencontohkan, seorang Pendeta di Kecamatan Simbuang.

“Itulah yang saya percakapkan dengan Kajari waktu itu. Kasihan juga para Pendeta karena mereka juga tidak pernah minta, hanya diberikan saja. Ujung-ujungnya mereka dipanggil kejaksaan. Mereka menerima seperti hal dalam jemaat ketika mereka diberikan amplop sebagai tanda terima kasih dari Jemaat,” katanya.

Untuk diketahui kasus ini dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Toraja (Format) Makassar 2017 lalu. Dalam investigasinya, Format menemukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK, anggarannya diduga dimark-up, sebab item pekerjaan sedikit tapi jumlah anggaran sangat besar.

Selain itu, Program SIAK diduga tumpang tindih dengan program tugas pembantuan melalui DAK Non Fisik yang telah dialokasikan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil pada Tahun Anggaran sebelumnya. (Atj)


Advertisement
Advertisement

Facebook

Trending