Pemerintahan

Korban Pelebaran Jalan Makale-Batupapan: Bupati Arogan dan Tidak Punya Etika

TODAY, MAKALE – Rapat Komisi Tiga DPRD Tana Toraja bersama perwakilan warga yang menjadi korban dampak pelebaran jalan poros Makale-Batupapan berlangsung tegang, Jumat (3/8).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi Tiga, Kristian HP Lambe dengan menghadirkan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Provinsi Sulsel dan Dinas PUPR Tana Toraja itu, menjadi tempat pelampiasan warga menumpahkan amarahnya ke jajaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sekaligus Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae.

Warga mengungkap bahwa pelebaran jalan tersebut, sama sekali mereka tidak dihargai bahkan diperlakukan seperti binatang oleh Pemkab Tana Toraja. Tanpa ada sosialisasi dan kesepakatan dengan warga, Pemkab mendadak langsung menurunkan alat berat.

“Stop semua kebohongan-kebohongan selama ini. Kami disamakan dengan Binatang, dimana etika kalian,” geram Ferdy dengan nada tinggi.

Ia menjelaskan akibat pelebaran yang tanpa perencanaan matang itu menimbulkan kesengsaraan warga. Pasalnya, kini warga setempat susah mendapatkan air bersih disebabkan rusaknya jaringan pipa air bersih akibat alat berat.

“Listrik putus, banyak debu, ada warga yang baru meninggal tiga hari langsung dikuburkan, rumah warga sudah mau rubuh, nah ini semua dampaknya,” beber Ferdy.

Surat Pernyataan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR

Hal yang sama diungkapkan salah seorang perwakilan warga lainnya, Marthen Sorreng. Ia  menyebut Bupati Tana Toraja arogan dan tidak punya etika.

“Bupati ini arogan dan tidak punya etika. Kami ini dianggap apa,” ucap Marthen.

“Ada tagline Bupati jangan biarkan rakyatku sakit, apa itu, sekarang kami sudah sakit ini,” sindir warga lainnya menimpali.

Untuk diketahui, pengerjaan proyek berupa bahu jalan dan pengaspalan jalan poros akses Bandara Pongtiku ini sendiri bersumber dari APBN senilai Rp13 Miliar yang ditangani Balai Besar Prov Sulsel. Dalam rapat tersebut, warga meminta pelaksana proyek segera menyelesaikan pengerjaannya.

Dalam rapat tersebut juga terungkap, Pemkab Tana Toraja melakukan pelebaran jalan di lokasi yang sama tanpa sepengetahuan DPRD Tana Toraja, baik dari penggunaan anggaran maupun jenis kegiatan.

“Warga minta balai besar jalan nasional Prov Sulsel mendesak kontraktor pelaksana agar segera menyelesaikan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas khusus seperti rumah ibadah dan sekolah yang rusak akibat pelebaran jalan tersebut. Selain itu juga mendesak Pemda dan DPRD Tana Toraja agar segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan balai besar jalan nasional Prov Sulsel untuk menyiapkan anggaran perbaikan talud, pagar dan bangunan kainnya yang rusak akibat pelebaran jalan,” ujar Kristian Lambe menjelaskan hasil rapat Komisi Tiga.

“Jadi dengan kesadaran yang tinggi dan berjiwa besar warga menerima pembangunan jalan poros akses bandara Pongtiku dengan biaya Rp 13M sumber APBN murni 2018 dengan tenggang waktu pekerjaan 180 hari,” sambung Ketua Fraksi Demokrat itu. (Atj)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

To Top