Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Rohaniwan Terseret Kasus Dugaan Korupsi SIAK Tana Toraja

Published

on

TODAY MAKALE – Sejumlah Rohaniwan terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tana Toraja.

Itu terkuak saat unjuk rasa Forum Mahasiswa Toraja (Format) Makassar mendesak transparansi dan penuntasan kasus dugaan korupsi SIAK di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja, pada Senin (8/7).

Menjawab tuntutan massa, Kajari Tana Toraja, Jefri P. Makapedua membeberkan perkembangan penyidikan kasus dengan menyebut beberapa unsur terkait penerima dana SIAK. Kata Jefri, meski penyidikan masih berproses tapi terkendala dengan pemeriksaan saksi yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

“Penyidikan masih berproses, tapi terkendala hanya karena saksi-saksi kayak rohaniawan yang menerima dana SIAK itu sudah pindah. Kayak Pendeta, ada yang pindah di Baubau, ada yang pindah di Selayar. Jadi penerima dana SIAK banyak, ada ratusan orang yang akan kita periksa. Belum lagi sudah yang sudah dipanggil tapi tidak datang,” terang Jefri kepada Mahasiswa didampingi Kasi Intel serta Kasi Pidsus.

“Dana SIAK dipergunakan untuk kegiatan para Lembang, para Rohaniawan, yang berjumlah ratusan. Penyidikan memang butuh waktu,” sambung Jefri menjelaskan.


Diberitakan sebelumnya Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, menyatakan, kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai prosedur.

Dia membantah adanya dugaan anggaran yang ganda, antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, alokasi anggaran dari pusat yang dialokasikan ke daerah tidak mampu menutupi seluruh pelayanan administrasi kependudukan di setiap lembang (desa).

“Buktinya setelah adanya anggaran ini toh masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran, dan akte kematian. Karena itu, kita inisiatif membantu memenuhi prosedur pelayanan administrasi ini kepada masyarakat dengan mendatangi langsung di setiap lembang. Bukan mereka yang datang mengurus ke kota kabupaten,” kata Nico.

“Dana pusat itu lain, APBD juga lain peruntukannya. Di mana letak dobelnya anggaran. Melayani administrasi kependudukan ini jelas peruntukannya, didalamnya ada ATK, operasional dan sebagainya karena instansi terkait secara tim turun langsung ke bawah melayani administrasi penduduk itu agar masyarakat tidak lagi mengeluarkan dana untuk administrasi masing-masing,” katanya.

Menurutnya, salah satu tujuan dialokasikan anggaran dari APBD untuk menyelesaikan program layanan administrasi kependudukan. “Targetnya jelas karena banyak orang bermasalah dengan administrasi kependudukan dan ini sangat dirisaukan, sehingga kita alokasikan dana itu,” jelasnya.

Bentuk partisipasi daerah dalam pelayanan ini, jelas Nico, yakni mengalokasikan dana sebesar Rp20 juta per lembang untuk memenuhi pelayanan administrasi itu.

“Total Rp3 miliar lebih itu dialokasikan ke 19 kecamatan dan 159 lembang/ kelurahan demi pelayanan kepada masyarakat,” kata Nico. (Atj)


Advertisement
Advertisement

Facebook

Trending