16 Orang Demonstran 11 April di Palopo Dilepas Polisi

TODAY, PALOPO – Sebanyak 16 orang pengunjuk rasa aksi 11 April yang ditangkap di Kota Palopo akhirnya dilepaskan Polisi, Senin (11/4/2022) malam.

Humas Polres Palopo IPTU Patobun, mengungkap dari 16 orang yang diamankan di Mapolres Palopo, 7 diantaranya bukan mahasiswa.

Ia mengatakan terhadap 7 orang yang bukan mahasiswa telah dilakukan serangkaian penyelidikan.

“7 orang ini semuanya sudah dipulangkan atas permintaan dari mahasiswa dan disetujui,” Patobun kepada torajadaily via WhatsApp, Selasa (12/4/2022).

Sebelumnya Kapolres Kota Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman, mengatakan pengunjuk rasa yang diamankan dianggap melakukan tindakan provokatif saat berunjuk rasa hingga memicu kerusuhan terjadi.

“Untuk yang diamankan masih sementara dalam proses karena melakukan tindakan provokatif, sementara dari data kami ada tujuh mahasiswa yang diamankan dan tujuh yang bukan mahasiswa,” Muhammad sesaat usai bentrokan.

Diketahui bentrokan bermula saat ribuan mahasiswa dari 5 kampus di kota Palopo berniat masuk kedalam kantor DPRD Kota Palopo, namun tak mendapat izin dari petugas.

Massa yang marah kemudian nekad menerobos dengan membongkar paksa kawat berduri yang dipasang di depan kantor DPRD Kota Palopo.

Melihat itu, aparat gabungan yang berjaga berusaha menghalau upaya mahasiswa hingga bentrokan pun tak terhindarkan. Massa melempari petugas dengan batu dan dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas.

Atas bentrokan ini, Kapolres menyebut ada penyusup yang ingin mengacaukan aspirasi mahasiswa.

“Sudah kita lakukan pembubaran massa aksi di beberapa lokasi sudah terlaksana pembubaran dan massa aksi sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Saat ini keadaan sudah kondusif, namun kami masih melakukan pengamanan, antisipasi pada objek vital yang ada di kota Palopo,” kata Muhammad.

Aksi 11 April di Kota Palopo menyuarakan 7 tuntutan.

Antara lain tolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode, tolak kenaikan BBM dan bahan pokok, evaluasi menteri bermasalah di kabinet Indonesia Maju.

Kemudian wujudkan reformasi agraria sejati dan tolak UU Omnibuslaw, Tolak pembangunan infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) baru, tuntaskan pelanggaran HAM serta mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.

Sebanyak 750 personil diturunkan mengawal jalannya aksi, berasal dari Polres Palopo, Polres Toraja Utara, Polres Luwu, Polres Luwu Utara, dan Kodim 1403. (Devid)