Ini Upaya BNPB dan BMKG Jamin Kelancaran Nataru

TODAY, JAKARTA – Jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dan antisipasi mengurangi dampak jika terjadi bencana. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia di momen Nataru.

BNPB pun melakukan sejumlah antisipasi agar penyelenggaraan libur Nataru dapat berlangsung dengan lancar.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan dalam konferensi pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara daring bertajuk “Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru”, Jumat (22/12/2023).

Khusus menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, katanya, dipimpin langusng Kepala BNPB Suharyanto, telah digelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh kepala pelaksana BPBD di 34 provinsi.

“Seluruh provinsi harus sudah melaksanakan mitigasi dan kesiapan menyongsong Nataru yang dihadapkan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah masing- masing,” kata Fajar Setyawan.

Beralihnya musim kemarau menuju musim penghujan, jelas dia, yang berpotensi terjadi adalah bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang tinggi atau pasang dan banjir rob.

“Ini yang paling mungkin terjadi. Sudah dialami di beberapa daerah contohnya sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalbar, dan Kalimantan Tengah, yang sebagian daerah sudah terjadi banjir,” jelas dia.

Wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori tinggi (>150 mm/dasarian) adalah sebagian Aceh bagian barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Kalbar bagian utara, sebagian Sulsel bagian selatan dan sebagian Papua bagian tengah.

BNPB pun telah meminta kepala daerah untuk menerbitkan SK Darurat (Siaga/Tanggap/Transisi) di Provinsi/Kab/Kota.

“Ini menjadi penting. Tanpa ini, BNPB tidak bisa memiliki akses masuk untuk memberikan sumber daya kepada daerah ketika terjadi bencana. Sehingga kita tegaskan, harus diterbitkan,” jelas dia.

Daerah juga diimbau untuk segera mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Berkas tersebut diajukan paling lambat Jumat (22/12/2023) pukul 16.00 WIB.

Seluruh daerah diminta segera melakukan operasional mitigasi dan kesiapsiagaan (penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi, makanan siap saji, dan kebutuhan lainnya).

BNPB juga telah mengeluarkan Surat Edaran diterbitkan untuk daerah-daerah yang dilalui jalur mudik dengan tingkat kerawanan bencana (prioritas Provinsi Lampung, Bali dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa).

Saat yang sama Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di periode libur Nataru.

“Kami telah berkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, BNPB, BASARNAS dan beberala lembaga terkait,” katanya.

Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto

Selain menyiapkan Pos Komando (Posko) Cuaca di setiap provinsi yang letaknya di pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara), BMKG juga menyediakan jenis layanan cuaca seperti peringatan dini cuaca signifikan setiap saat, potensi terjadinya karhutla setiap hari, prakiraan cuaca jalur darat, laut, wisata laut, cuaca bandara empat kali sehari. Kemudian setiap minggu akan menggelar prakiraan cuaca, pemberian informasi potensi cuaca signifikan, serta prakiraan curah hujan bulanan.

BMKG juga menyediakan platform informasi cuaca yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi cuaca, khususnya pada jalur transportasi darat di https://signature.bmkg.go.id/dwt, laut di https://maritim.bmkg.go.id/inawis/, dan udara di https://siam.bmkg.go.id/siam.

“Selain itu kami juga menyediakan informasi cuaca di Tempat Ibadah dan Tempat Wisata,” ujar Guswanto.

Posko-posko yang dimiliki BMKG yang ada di empat wilayah yaitu Posko Nasional ada di Kantor Pusat BMKG, Posko Gabungan (Kementerian Perhubungan dan ASDP), tingkat provinsi ada di 38 UPT BMKG di setiap provinsi dan Posko Gabungan di 13 pelabuhan dan 96 Bandara. (TR/Elvira Inda Sari)

Rilis Kominfo RI

 

Komentar